Modernisasi Administrasi Perpajakan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Analisa Laporan Keuangan & Pemeriksaan Pajak
Advertisements

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)

MATA KULIAH PERPAJAKAN HUKUM PAJAK Sri Andriani, SE, M.Si.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
OTONOMI DAERAH BAB 10.
PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????
LULUK PRASETYA JATI, EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Perwakilan Jakarta Analisis Laporan Kas Kecil Pada PT PUPUK SRIWIDJAJA (Persero) Kantor for further detail, please visit
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP for further detail, please visit
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
REFORMASI PERPAJAKAN.
PEMERIKSAAN PAJAK. Kelompok VI Hartanto Heri Joni Aprilyanto Muhammad Danny Robby
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
Rika Lidyah, S.E.,M.Si1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Presented by: Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
Pajak Penghasilan Pasal 23
Giska Septa Rahdianawati UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
E-Government E-Governance
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Akuntansi Pajak PPh Pasal 26
Juan Kasma,SE.,M.Ak.,BKP.,CPAI PIKSI GANESHA
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
SOSOK DJP IMPIAN DI MASA YANG DATANG
PERTEMUAN KE-3 KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
Bank & Lembaga Keuangan Lainnya
APBN APBD &.
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
PENGHASILAN KENA PAJAK
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
Gambaran Umum Pajak Penghasilan
PERTEMUAN KE-4 KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN DARI HASIL
Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Secara On Line
Hukum Perbankan.
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MODERNISASI PERPAJAKAN
Surat Pemberitahuan (SPT)
Analisis PPH Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Penerapan Self Assessment Duwi Nopiyanti for further detail, please visit
PPN MEMBANGUN SENDIRI Niken Nindya H, SE., MSA., CA.
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
Pertemuan Pertama Oleh : Nurul Khoirin (A )
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
PAJAK PENGHASILAN.
Pemeriksaan Akuntansi
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON”.
KUP KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK.
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)
Assalamualaikum wr.wb JUDUL SKRIPSI: REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Oleh: Yuli Fujihana Dibawah.
Usulan Penelitian Nama : Rizki Rasphati NIM :
FENOMENA Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa ada masalah di pemeriksaan. Isu kualitas Sistem informasi yang belum optimal dikarenakan.
KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI KOREA SELATAN Elya Ulfa Asyfina, Laura Marpaung, Putri Tania, Sapdho Wibowo, Yusuf Waskita.
Transcript presentasi:

Modernisasi Administrasi Perpajakan

VISI Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Misi Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Tujuan Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi; Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Strategy Meningkatkan kepatuhan; Menangkal ketidakpatuhan; Meningkatkan citra; Mengembangkan administrasi modern; Meningkatkan produktivitas aparat.

Karakteristik KPP Modern Organisasi berdasarkan fungsi; Penggabungan KPP, KPPBB dan Karikpa; System komunikasi modern dengan mengandalkan komputer; Aparat ditingkatkan pengetahuannya; Sarana dan prasarana kantor diperbaiki; Remunerasi ditingkatkan; Memperkenalkan kode etik pegawai; Memperkenalkan Account Representative; Memperkenalkan tax payer bill of right.

Penerapan Sistem Modern Sejak Juli 2002 di Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak Besar satu dan dua serta Kantor Wilayah Wajib pajak Besar; Sejak Desember 2003 di KPP BUMN dan Kanwil Khusus Jakarta serta akan disusul tahun 2004 ini diseluruh wilayah Kanwil khusus yang menangani WP go publik, Penanaman Modal Asing, Badan Asing dan Orang asing; Agustus 2004 KPP WP Madya dan Kanwil Jakarta Pusat. Akhir Maret 2005, Seluruh KPP Pratama di Kanwil Jakarta Pusat Sudah Berdiri.

TERIMA KASIH