Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014 PURWOKERTO SENIN, 10 FEBRUARI 2014 DINAS KESEHATAN KAB.BANYUMAS 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014 PURWOKERTO SENIN, 10 FEBRUARI 2014 DINAS KESEHATAN KAB.BANYUMAS 1."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014 PURWOKERTO SENIN, 10 FEBRUARI 2014 DINAS KESEHATAN KAB.BANYUMAS 1

2 KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS KEMENKES PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Disampaikan pada Pertemuan Petugas Puskesmas Senin, 10 Februari 2014 Oleh : Kabid P2KPK Dinkes Kab.Banyumas

3 SISTEMATIKA PENYAJIAN 3 KEMENKES 1.LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN 2.IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF 7.PENUTUP 3.PENGALIHAN JAMKESMAS  BPJS 4.PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH 5.PERAN PEMERINTAH DAN DAERAH 6.JAMKESDA DALAM ERA JKN

4 KEMENKES LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN

5 DASAR HUKUM (REGULASI) DASAR HUKUM (REGULASI) 5 5 KEMENKES Tentang SJSN UU No 40 / 2004 Tentang Kesehatan UU No 36 / 2009 Tentang BPJS UU No 24 / 2011 Tentang PBI PP No 101 / 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Perpres No 12 / 2013 Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

6 Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayar iuran Penanganan keluhan Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, Kendali Biaya & kualitas Yankes Pemerintah Sistem Rujukan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES 6 6KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

7 PESERTA JAMINAN KESEHATAN *) Peserta Jaminan Kes adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan 7 KEMENKES PESERTA MELIPUTI*): 7 *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1 a.Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu b.Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1.Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 2.Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan a.Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya b.Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya c.Bukan pekerja dan anggota keluarganya KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

8 PENTAHAPAN PESERTA JKN *) PENTAHAPAN PESERTA JKN *) KEMENKE S 8 8 TAHAP I PBI (86,4 JUTA JIWA) ASKES PNS + ANGGOTA KELUARGA TNI/PNS + ANGGOTA KELUARGA POLRI/PNS + ANGGOTA KELUARGA PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK TAHAP II SELURUH PENDUDUK YG BELUM MASUK SEBAGAI PESERTA BPJS BPJS BID KES 1 JAN 2014 PLG LMBT 2019 *) Perpres 12/2013, Ps. 6 ay 1 & 2 KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

9 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES 9 Manfaat MedisManfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2 Manfa at Jamkes Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

10 PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES 10 Manfaat pelayanan promotif & preventif meliputi;  Penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit  Perilaku hidup bersih dan sehat Penyuluhan Kes perorangan *) Perpres No. 12 Pasal 21 Imunisasi Dasar Keluarga Berencana (KB) Skrining Kesehatan  BCG  DPT dan Hepatitis-B (DPT-HB)  Polio  Campak  Konseling  Kontrasepsi dasar  Vasektomi  Tubektomi Diberikan secara selektif yang bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan Vaksin & Alat KB  Pemerintah & atau Pemerintah Daerah KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

11 PAKET MANFAAT JKN*) KEMENKES 11 YANKES DIJAMIN 1.Yankes Tk Pertama 2.Yankes Rujukan Tk Lanjutan a.Rawat Jalan b.Rawat Inap TIDAK DIJAMIN a.Tidak sesuai prosedur b.Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus gawat darurat) c.Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja d.Yankes yang dilakukan di Luar Negeri e.Yankes untuk tujuan estetik f.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas g.Meratakan gigi (ortodonsi) h.Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol i.Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri j.Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional k.Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan l.Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu m.Perbekalan rumah tangga n.Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB o.Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat Jaminan kes yg diberikan *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

12 PAKET MANFAAT JKN *) KEMENKES 12 MANFAAT NON MEDIS  AKOMODASI  PBI  Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan pekerja dngn iuran untuk manfaat di klas III RUANG PERAWATAN KELAS III *) Perpres No. 12 Pasal 21 RUANG PERAWATAN KELAS II RUANG PERAWATAN KELAS I  PNS & Pensiun PNS Gol I, II beserta anggota keluarga  Anggota TNI & Pensiunan TNI setara dengan PNS Gol I & II  Anggota Polri & Pensiunan Polri setara dg PNS Gol I & II  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah yg disetarakan PNS Gol I & II  Pejabat Negara & anggota keluarga  PNS & Penerima Pensiun Gol III & IV + Anggota Kel  TNI & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV  Polri & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV  Pegawai pemerintah Non PNS yg setara PNS Gol III & IV  Veteran & Perintis Kemerdekaan + anggota keluarga  Pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

13 FASKES TK IFASKES TK LANJUTAN 13 FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES PKS DENGAN BPJS PENYELENGGARAAN JKN SESUAI UU SJSN & BPJS

14 KEMENKES IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF

15 SUMBER DANA JKN SUMBER DANA JKN 15 KEMENKES PEMERINTAH BPJS KES PBI PNS TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) BAYAR IURAN KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

16 BESARAN IURAN (PBI) KEMENKES 16 SASARAN PBI SUMBER PEMBIAYAAN BESARAN IURAN PBI (RP) KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) Masyarakat miskin dan tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa APBN Kementerian Kesehatan /jiwa/ bulan 19,93 T /tahun KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

17 Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) PESERTABENTUK IURANBESARAN IURANKET PBINILAI NOMINAL (per jiwa) Rp ,-Ranap kelas 3 Pasal 16A, 23 PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN 5% (per keluarga ) 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23 PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL 4,5 % (per keluarga) dan 5% (per keluarga) s/d 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja mulai 1 Juli 2015: 1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16C, 23 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa) 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1.Ranap kelas 3 2.Ranap kelas 2 3.Ranap kelas 1 Pasal 16F, KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS17

18 PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN KEMENKES 18 FASKES TK. PERTAMA FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) a)KAPITASI b)Mekanisme lain yg lebih berhasil guna (FFS) INA CBG’s *) Perpres 12/2013, Ps BPJS BID KES PEMBAYARAN KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

19 TARIF KAPITASI NOJENIS FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA KAPITASI Rp 1Puskesmas3000 – RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek – Dokter Gigi Praktek2.000 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS19 KEMENKES

20 TARIF RAWAT INAP FASKES TK I NOJENIS FASILITAS KESEHATAN TARIF 1Puskesmas RS Pratama KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS20 KEMENKES

21 NOPELAYANAN KESEHATANTARIF 1Pemeriksaan ANC Persalinan Normal Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr Pemeriksaan PNC/neonatus Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik Penanganan komplikasi KB paska persalinan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS21 TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS KEMENKES

22 TRANSFORMASI/PENGALIHAN JAMKESMAS KE BPJS

23 LANDASAN HUKUM TRANSFORMASI/PENGALIHAN 1.BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan maka : a.Kemenkes tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas b.Kementrian Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan c.PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan UU No 24/2011 Pasal 60 Ketentuan Penutup Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan UU No 24/2011 Pasal 70 KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS23

24 TUJUAN TRANSFORMASI/PENGALIHAN Agar pengalihan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014 sesuai peraturan perundangan yang berlaku termasuk menjamin eks peserta Jamkesmas TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS24

25 TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS Jamkesmas Askes PNS JPK Jamsostek TNI Polri PT ASKES (Calon BPJS Kesehatan), sejumlah 111,6 juta jiwa TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM PADA 2013 KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS25

26 Jamkesmas dikelola oleh Kemenkes (+ PT Askes), mengelola peserta Jamkesmas sejumlah 86,4 juta jiwa Ex Jamkesmas menjadi peserta PBI dikelola oleh BPJS Kesehatan, mengelola peserta PBI (86,4 juta) dan non PBI sejumlah 111,6 juta jiwa SEBELUM 1 JANUARI 2014MULAI 1 JANUARI 2014 TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS26

27 Pembuatan PKS Pembuatan Pedoman Teknis Pengalihan Pengalihan data kepesertaan Pengalihan aset dan liabilitas Sosialisasi LANGKAH2 TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS27

28 KEMENKES PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEUANGAN DAERAH

29 29 PP No 58 / 2005 Tata Kelola Keuangan Daerah PASAL 59 (1)Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran (3)Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah PASAL 17 (1)Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD (3)Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD REGULASI KEU REGULASI KEU KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

30 30 PERMENDAGRI No 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PASAL 122 (1)Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD (3)Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (4)Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja REGULASI KEU REGULASI KEU KEMENKES PERMENDAGRI No 27/2013 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 PENERIMAAN DAERAH Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

31 31 PEMERINTAH (KEMENKES)  PBI PEMERINTAH  PNS TNI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PENSIUNANVETERAN FASKES LANJUTANFASKES DASAR KAPITASI/CARA LAIN I NA CBG’s PEKERJA TDK MENERIMA UPAH IURAN/PREMI BPJS KES PEMANFAATAN  STATUS FASKES PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2005 UU No. 17/2003 UU APBN UU No. 40/2004 UU No. 24/2012 ALUR PENDANAAN JKN ALUR PENDANAAN JKN KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

32 PENDAPATAN DAERAH PENGELUARAN/ BELANJA DAERAH JENIS PENDAPATAN: RETRIBUSI DAERAH OBJEK PENDAPATAN: RETRIBUSI JASA UMUM RINCIAN OBJK PENDPTN: RETRIBUSI PELAY KES PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB DAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RKA/RBA-DPA) 32 APBD KEU NEGARA  APBD KEMENKES UU No, 17/2003 KEU NEGARA PERMENDAGRI PENYUSUNAN APBD KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

33 APBD INDUK APBD PERUBAHAN LAP PERTGJWBN APBD PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD SESUAIKAN DI P-APBD SESUAIKAN DI LRA No. 1 & 2 dalam kondisi normal 2.No. 3 & 4 dalam kondisi khusus ALUR PERENC PENGANGGARAN ALUR PERENC PENGANGGARAN KEMENKES PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD 33KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

34 PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES 34 Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan III.KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 1.PENDAPATAN DAERAH PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

35 PENGATURAN SESUAI APBD KEMENKES 35 PRIORITAS: untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah 2.BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN  WAJIB DAN PILIHAN Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial PROGRAM DAN KEGIATAN KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

36 KEMENKES PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN JKN

37 (1)Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk: a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kes; c. perhitungan standar tarif; dan d. monitoring & evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kes. (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENKES 37 PERPRES No.12/2013 Ps. 43 DIBENTUK TIM KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

38 PERAN PEMERINTAH PERAN PEMERINTAH KEMENKES 38 REGULASI STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES TARIF YANKES CAPACITY BUILDING PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44 REGULATOR MONEV KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

39 PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN KEMENKES 39 PENATAAN JAMKESDA (Regulasi, Kepesertaan, Pembiayaan)  Integrasi ke JKN MAPPING KEPESERTAAN JAMKES MAPPING FASYANKES MONEV PELAKSANAAN JKN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR MAPPING, PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES MEMBUAT PERENC PENGEMBALIAN DANA DARI PELAKSANAAN JKN YG TELAH DISETOR KE KASDA KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

40 40 No.TIMKETERANGAN 1.Tim Safeguarding JKN a. Pusat b. Propinsi c. Kabupaten/Kota 2.Tim Tarif JKN 3.Tim Iuran 4.Tim Manfaat dan HTA 5.Tim Clinical Advisory 6.Tim KoordinasiLintas Sektor a. Pusat b. Propinsi c. Kabupaten/Kota DALAM PELAKSANAAN JKN  TIM KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

41 41 No.PUSATPROP/KAB/KOTA PELINDUNG MenkesGubernur/Bupati/Walikota Wamenkes Penanggung Jawab Sekretaris Anggota Kemenkes, Kemensos, Kemeninfo,Dinas Sosial, Dinkes, Bappeda, BPJS Bappenas, Kemendagri, Org. Profesi, BPJS, Kemenkeu TIM KOORDINASI JKN OPERASIONAL TIM  APBNOPERASIONAL TIM  APBD KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

42 KEMENKES JAMKESDA DALAM ERA JKN

43 KEMENKES KEBIJAKAN 1.JKN DILAKSANAKAN SESUAI UU SJSN & PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA, BLM MENCAKUP MASY MISKIN YG SAAT INI DIBIAYAI DAERAH 2.SECARA BERTAHAP PENYELENGGARAAN JAMKESDA DIINTEGRASIKAN KE BPJS 3.INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DALAM ROADMAP JKN DIHARAPKAN SELESAI DALAM MASA TRANSISI, JAMKESDA MASIH DAPAT DIBIAYAI DAERAH JAMKESDA BPJS INTEGRASI KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

44 1.Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN 2.Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan 3.Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN  Rp ,- / jiwa/bulan 4.Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp ,-: menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai Pemda Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran JAMKESDA DALAM ERA JKN KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS44

45 KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN 1.Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. 2.Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda” 45 KEMENKES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS45

46 PENGANGGARAN JAMKESDA KEMENKES Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang­Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan V.HAL KHUSUS LAINNYA 37.Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial. PENGANGGARAN JAMKESDA PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

47 UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS, telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang dimulai 1 Januari 2014 Tujuan dari JK SJSN adalah memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta) Penyelenggaraan JK SJSN dilakukan dengan prinsip sosial dengan pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan di RS PENUTUP KEMENKES 47PENYELENGGARAAN JKN SESUAI UU SJSN & BPJS

48 TERIMA KASIH 48 Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL


Download ppt "SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014 PURWOKERTO SENIN, 10 FEBRUARI 2014 DINAS KESEHATAN KAB.BANYUMAS 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google