REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
PERAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATKER LINGKUP BBP2TP Workshop Konsolidasi Akuntabilitas Manajemen Keuangan dan Tata Kelola BMN dalam.
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
Kementerian Keuangan RI
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
BENDAHARA PENGELUARAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Perbendaharaan Negara
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBN TA 2018
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal.
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2019
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN 2019
Kartu Kredit Pemerintah dan Kaitannya dengan LLAT 2019
Transcript presentasi:

REMINDER Surat Menteri Keuangan No.S.153/MK.05/2017 tgl 27 Pebruari 2017 kepada para Menteri Ketua Lembaga Negara tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2017 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.2570/PB.05/2017 tgl. 9 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2017

Monitoring Penyelesaian Tagihan Untuk batas waktu penyelesaian tagihan s.d. tgl. 31 Maret 2017 diselesaikan paling lambat tanggal 27 April 2017. Selanjutnya, tagihan bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. BAST INVOICE SPP SPM KPPN 5 HK 5 HK SP2D 2 HK 5 HK 17 Hari Kerja

Batas Akhir Waktu Pengajuan SPM dan Penyelesaian SP2D No. Jenis SPM Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 7) Penerbitan SP2D (Pasal 11) 1. SPM-UP/TUP/GUP 8 Des 2017 13 Des 2017 (UP/TUP) 15 Des 2017 (GUP) 2. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP s.d 31 Jul 2017) 8 Sep 2017 Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan 3. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 31 Agt 2017) 15 Sep 2017 4. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Sep 2017) 29 Sep 2017 5. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 30 Sep 2017) 13 Okt 2017 6. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Okt 2017) 27 Okt 2017 7. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 31 Okt 2017) 14 Nov 2017 8. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Nov 2017) 29 Nov 2017 6 Des 2017 9. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 30 Nov 2017) 14 Des 2017 21 Des 2017 10. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des 2017) 28 Des 2017 Pasal 6 ayat (5) sd (7) dan Pasal 8

Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 7) Lanjutan..... No. Jenis SPM Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 7) Penerbitan SP2D (Pasal 11) 11. SPM-LS Non Kontraktual 19 Des 2017 28 Des 2017 12. SPM-KP/KPBB/KB/KC/IB 15 Des 2017 13. SPM-PP 21 Des 2017 14. Surat ralat retur/SPPK 27 Des 2017 29 Des 2017 15. Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/ atau data supplier atas SPM yg ditolak KPPN Pasal 6 ayat (5) sd (7) dan Pasal 8

Tindakan yang harus dilakukan Memperhatikan jadwal batas-batas akhir pengajuan SPM Mendorong pihak III segera melengkapi , menyelesaikan serta mengajukan berkas-berkas tagihan yang pekerjaanya sudah selesai Segera mengajukan SPM kepada KPPN untuk SPM yang sudah benar dan lengkap Pejabat Perbendaharaan (PPK, PP SPM dan Bendahara) serta Pengelola Keuangan agar Selallu ditempat

Jaminan/Garansi Bank Mendorong Pihak III untuk segera menghubungi Bank Umum terhadap Pekerjaan yang memerlukan Jaminan/Garansi Bank PPK Wajib meneliti keabsahan dan keasliaan Jaminan/Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum dengan meminta konfirmasi kepada Bank Berkenaan Apabila Jaminan/Garansi Bank tidak dapat dicairkan menjadi tanggungjawab pribadi PPK Menggunakan aplikasi ASKON yg disediakan oleh KPPN

Penyelesaian UP/TUP Sisa UP/TUP yang tidak akan digunakan lagi wajib disetor sebelum tanggal 31 Desember 2017 Segera menyusun SPM GUP NIHil yang pengajuan SPM nya paling Lamvat tgl 12 Januari 2017