IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, 17-18 Oktober 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Eselon II dan Satker Pusat
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Indikator Kinerja Dalam Kerangka Perencanaan Strategik
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
SISTEM INFORMASI MONITORING & EVALUASI PEMBANGUNAN
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
TAHUN PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA mengenai apa yang diukur  Ukuran kuantatif & kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
AKUNTABILITAS KINERJA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Arahan Persiapan Penilaian Akuntabilitas Kinerja & Reformasi Birokrasi
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, 17-18 Oktober 2017

paparan singkat - diskusi - pendampingan Output Kegiatan Perencanaan berbasis akuntabilitas kinerja Cascading Kinerja Pengukuran Kinerja secara berjenjang melalui paparan singkat - diskusi - pendampingan

Pedoman Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri 86 Tahun 2017 ??? Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan MENPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP

RENSTRA visi Impact misi tujuan sasaran program outcome kegiatan INDIKATOR (variable untuk mengukur) - Spesifik - terukur - Dapat dicapai - Relevan - Batasan Waktu visi Impact misi tujuan Apa yang diubah (dalam 5 tahun) sasaran Apa yang diubah (per tahun) program outcome Hasil yang dicapai (berfungsinya output) kegiatan output Barang / jasa yg dihasilkan dari proses menggunakan input

Jenis Indikator Kinerja Kualitatif Menggunakan kalimat yang jawabannya bukan angka tapi tetap terukur (misal : skala, predikat, opini BPK dll) Kuantitatif : Menggunakan kalimat pertanyaan yang jawabannya angka (misal : jumlah, persentase, rasio, rata-rata, indeks, cakupan, dll)

Implementasi pada RENSTRA Perubahan Visi Misi Tujuan Sasaran Program Kegiatan Telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Implementasi CASCADING Visi Impact Eselon II Misi Tujuan Sasaran Program Outcome Eselon III Kegiatan output Eselon IV

CASCADING KINERJA ORGANISASI Target dan Indikator Kinerja di cascadiing hingga Level Unit Kerja terkecil & ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta ke Individu yang ditetapkan dalam Form SKP CASCADING KINERJA ORGANISASI Es. II - Level I : Tujuan/ Sasaran Es. III - Level II : Outcome Es. IV - Level III : Output Es. III - Level II : Outcome Es. IV - Level III : Output Jabatan Pelaksana : Output Proses

Kinerja yang ditetapkan dilakukan pengukuran secara berkala dan berjenjang

E-monev DPA E-SAKIP SimKP & Silapkin SKP Integrasi Kinerja Perencanaan, Organisasi dan Individu E-monev DPA Penyusunan Rencana Kerja Anggaran -Review -Tindak Lanjut -Reward Punishment Perjanjian Kinerja II, III, IV E-SAKIP Perencanaan Kinerja Pegawai SimKP & Silapkin SKP

www.ortala.polmankab.go.id

www.ortala.polmankab.go.id Perangkat Daerah Username-pasword Dinas PU dan Penataan Ruang dpupr Dinas Perumahan, Permukiman Pertanahan disrumkimtan Dinas Lingkungan Hidup dlhk Dinas Perhubungan dishub Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian diskominfo-sp Badan Penanggulangan Bencana Daerah bpbd

My Speedy Pass : 46878526

Masukan Perbaikan kebijakan pengukuran kinerja individu, terkait renumerasi Perlu dihadirkan rekan dari Bidang Penganggaran Badan Keuangan Ada kebijakan/ strategi mencapai sasaran yang harus ditetapkan Indikator Tujuan