Perkembangan Pengembangan Sistem OSS Ver 1.1

Mulai diberlakukan di seluruh Indonesia sejak PRINSIP DASAR SISTEM OSS Sistem OSS : SATU PORTAL (Nasional), SATU IDENTITAS (NIB), dan SATU FORMAT IZIN (Izin Usaha); Mulai diberlakukan di seluruh Indonesia sejak tanggal 09 Juli 2018 Dasar hukum : Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik PERIZINAN DENGAN KOMITMEN - perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha; Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda. VALIDASI DATA dilakukan melalui konfirmasi ke sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak. OPERASIONAL SISTEM OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR dll - Januari 2019 dilaksanakan BKPM

KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA Perubahan Paradigma Birokrasi Dari memberi izin menjadi melayani (civil servant). Menerapkan Sistem Terintegrasi Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) 06 01 Termasuk untuk UKM Reformasi Perizinan Peraturan Berusaha Lebih sederhana, cepat, murah, dan pasti 05 02 Pengawalan Penyelesaian Perzinan Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan daerah) Data Sharing (Debirokratisasi) Menghilangkan pengulangan rekomendasi /perizinan Menerapkan Sistem Checklist Kegiatan berusaha di KEK, FTZ, KI, KSPN tanpa menunggu kelengkapan perizinan 04 03

Perubahan Paradigma Percepatan Pelaksanaan Berusaha PENGUASA & BIROKRAT PELAYAN MASYARAKAT Perizinan diterbitkan setelah semua persyaratan terpenuhi Perizinan diterbitkan dengan komitmen ✖️ ✔️ Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Perizinan hanya melalui Sistem OSS sebagai single portal Belum ada standar perizinan Standardisasi proses bisnis, format izin, dan identitas pelaku usaha Belum terintegrasi secara elektronik Terintegrasi secara elektronik Tidak ada pengawalan Pembentukan Satgas untuk pengawalan

KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PERIHAL OSS V1.0 UPGRADED RENCANA OSS V1.1 Pemilihan Jenis Pelaku Usaha Pada menu pendaftaran akun OSS Pada menu permohonan perizinan berusaha (sesuai jenis pelaku usaha) Proses Bisnis Baru, Pengembangan (Perluasan), Perubahan (Akta dan Non Akta), Pencabutan (Likuidasi) Baru, Pengembangan (Perluasan), Perubahan (Akta dan Non Akta), Penggabungan (Merger) Data investasi proyek Pengisian investasi pada 2 digit KBLI Pengisian investasi pada 5 digit KBLI Tambahan perizinan yang diatur Lampiran PP 24 Tahun 2018 dan Surat Sesmenko No. S-30/SES.M.EKON/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 Tambahan: STPW Luar Negeri; SIUP (pembangunan dan pengelolaan property); Dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

OSS DAN PERATURAN TERKAIT Nomor Induk Berusaha 'NIB' Izin Usaha Izin Komersial/Operasional Post Audit KOMITMEN SELF DECLARATION KOMITMEN SELF DECLARATION PERIZINAN DAN FASILITAS PM PerBKPM 6/2018 TDP Permendag 76/2018 IZIN LOKASI PerBPN/ATR 14/2018 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PerBKPM 7/2018 API Permendag 75/2018 AMDAL/UKL-UPL Permen LHK P.26/2018 AKSES KEPABEANAN PMK.71/2018 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Permen PU-PERA 19/2018 KOMINFO Permenkominfo 7/2018 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Permen PU-PERA 19/2018 PERDAGANGAN Permendag 77/2018 KBLI Perka BPS 19/2017 CV, FIRMA, dan PERSEKUTUAN PERDATA PermenKumHAM 17/2018 PERDAGANGAN Permendag 77/2018 KESEHATAN Permenkes 26/2018 KESEHATAN Permenkes 26/2018 PERTANIAN Permentan 05/2019 DNI PerPRES 44/2016 TAX HOLIDAY PMK 150/2018 PERTANIAN Permentan 05/2019 DIKBUD PMPDK 25/2018 DIKBUD PMPDK 25/2018 PARIWISATA PerMenPAR 10/2018 PERIZINAN DAN FASILITAS PM PerBKPM 6/2018 BPJS KESEHATAN PerBPJS 4/2018 PARIWISATA PerMenPAR 10/2018 PERHUBUNGAN – PM. 88/89/90/91 TAHUN 2018 LHK – IPPKH P.27/2018 TENAGA KERJA ASING Surat Edaran Menaker 5/2018 TAX HOLIDAY PMK 150/2018 BPOM– PerBAN 26/2018 LHK – IUPHHK P.28/2018 ESDM – PermenESDM 39/2018 KELAUTAN DAN PERIKANAN Surat Edaran 543/2018 TAX HOLIDAY PerBKPM 1/2019 LHK – IUIPHH P.1/2019 PERHUBUNGAN – PM. 88/89/90/91 TAHUN 2018 ESDM – PermenESDM 39/2018 KOPERASI – PermenKopUKM 11/2018

PENGALIHAN LEMBAGA OSS Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem OSS kepada BKPM 2 JANUARI 2019 - SELANJUTNYA operasional layanan perizinan berusaha berbantuan (mulai 2 Januari 2019); operasional Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019); pelaksanaan audit atas perizinan berusaha yang diterbitkan Sistem OSS (mulai 2 Januari 2019); penyediaan infrastruktur Sistem OSS (mulai 1 Maret 2019); dan kegiatan terkait lainnya yang disepakati bersama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 9 JULI 2018 - 1 JANUARI 2019

STRUKTUR ORGANISASI Deputi Pelayanan Penanaman Modal Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha

Perbedaan OSS V1.0 dengan V1.1 Patokan Perusahaan Kegiatan usaha 2 Dasar pengembangan Perseroan Terbatas Tailored ke jenis usaha 3 Kompleksitas kegiatan Rendah Tinggi 4 Izin Lokasi Daratan Daratan, perairan, kawasan hutan, kawasan (KI, KEK, FTZ) 5 Izin Usaha Status efektif / belum efektif Tidak ada status efektif / belum efektif, ada catatan persyaratan / izin prasarana yang belum terpenuhi 6 Izin Komersial / Operasional List komitmen List komitmen dan terbit apabila sudah dinotifikasi 7 Validasi NIK, NPWP, RDTR NIK, NPWP, NPWP Suami, RDTR, KEK, FTZ, keseluruhan 8 Perwakilan KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri KPPA, KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri 9 Pencabutan Izin Likuidasi Likuidasi dan Non Likuidasi

Alur Bisnis Proses OSS V1.0 Perekaman Data Akta PT Selain PT Ambil Data AHU Online Perekaman Data Akta Data Perusahaan Data Modal Data Legalitas Pengurus dan Pemegang Saham Maksud dan Tujuan

Alur Bisnis Proses OSS V1.0 Permohonan Berusaha Akta Pendirian Kelengkapan Data Komitmen & Checklist Izin Usaha Komitmen & Checklist Izin Komersial Output Data Perusahaan Daftar Akta Data Pemegang Saham Pengurus dan Pemegang Saham Data Kepemilikan Modal UMKM Data Usaha Aktivitas Kepabeanan Data Pendaftaran BPJS Data Informasi WLKP Data Usaha Perusahaan Izin Lokasi Izin Lingkungan IMB SLF Izin Usaha Izin Komersial NIB Izin Lokasi Izin Lingkungan IMB SLF Izin Usaha

Alur Bisnis Proses OSS V1.1 Permohonan Berusaha Legalitas NIB Izin Usaha Izin Komersial Data Perusahaan Daftar Akta Data Pengurus dan Pemegang Saham Data Maksud dan Tujuan Validasi Data Legalitas Periksa Data Legalitas Data KBLI Kelengkapan Data Validasi Data Output: NIB Data Proyek Data Lokasi Izin Sarana Prasarana Validasi Data Output: Izin Usaha Output: Izin Komersial

Detail Alur Bisnis Proses OSS V1.1 STEP LEGALITAS 1. Data Perusahaan 2. Data Legalitas 3. Data Pengurus & Pemegang Saham 4. Data Maksud & Tujuan 5. Validasi Data Data Profil Perusahaan Data Modal Data Legalitas Perusahaan Data Pengurus & Pemegang Saham Data Maksud & Tujuan Validasi dari isian data pada step 1-4 Contoh: Kesesuainan Pemegang Saham Asing dengan Status PMA Lanjut ke Step NIB

Detail Alur Bisnis Proses OSS V1.1 STEP NIB 1. Periksa Data Legalitas 2. Input Data KBLI 3. Input Kelengkapan Data Anda 4. Periksa Draft NIB 5. Cetak NIB Anda Data Perusahaan Data Pengurus dan Pemegang Saham Maksud dan Tujuan Data Pengesahan Data KBLI 5 digit Aktivitas Kepabeanan Data Pendaftaran BPJS Data Informasi WLKP Validasi dari isian data pada step 1-3 Draft NIB NIB Nomor WLKP (setelah dinotifikasi Kemenaker) Lanjut ke Step Izin Usaha

Detail Alur Bisnis Proses OSS V1.1 STEP IZIN USAHA (1) 1. Data Proyek 2. Data Lokasi 3. Izin Lokasi 4. Izin Lingkungan List KBLI List Produk Data Usaha Perusahaan Data Rencana Investasi Pengisian terkait data lokasi usaha Ada pilihan lokasi daratan, perairan, kawasan hutan, KEK, KI dan FTZ Pengisian terkait Izin Lokasi (dalam proses pembahasan) Pengisian terkait Izin Lingkungan (dalam proses pembahasan) Next

Detail Alur Bisnis Proses OSS V1.1 STEP IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL 1. Izin Komersial 2. Draft Izin Komersial 3. Output Izin Komersial Pengisian terkait Izin Operasional/ Komersial Draft isian Izin Operasional/ Komersial yang dipilih Izin Komersial (dalam proses pembahasan)

CAKUPAN OSS Jenis Perusahaan Jenis Perizinan Pendaftaran Perusahaan Seluruh jenis perusahaan, baik perseorangan maupun non perseorangan Jenis Perizinan Izin Usaha dan izin operasi/komersil, serta perbitan izin usaha dan izin operasi/komersil Perubahan Legalitas Perubahan data legalitas perusahaan. Perluasan Usaha Perluasan kegiatan usaha Penutupan Usaha Penutupan perusahaan maupun kegiatan usaha Pendaftaran Perusahaan Pendaftaran usaha dan penerbitan NIB

Kawasan Ekonomi Khusus IMPLEMENTASI OSS 20 25 34 514 Kementerian / Lembaga Sektor Kabupaten / Kota Provinsi 12 4 80 Kawasan Ekonomi Khusus Free Trade Zone Kawasan Industri

1 legalitas perusahaan 1 kegiatan usaha 2 kegiatan usaha Izin usaha Sarana prasarana Izin komersial 2 kegiatan usaha N kegiatan usaha

4 1 2 5 3 6 3 Fitur Sistem OSS V.1.1 PERUBAHAN PROSES BISNIS* Level perizinan sampai dengan level project Sekuensial pemenuhan komitmen Izin Usaha Redesign output cetakan produk OSS Integrasi Izin Lingkungan dengan PPLH 1 4 REDESAIN PORTAL OSS* 2 5 PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR* REDESAIN APLIKASI DAN DATABASE OSS* 3 6 3 SINGLE SIGN ON* PETA DIGITAL RDTR* *Penyempurnaan dari sistem OSS versi 1.0

7 10 11 8 12 9 Fitur Sistem OSS V.1.1 REPORTING MONITORING Penyediaan laporan bagi BKPM, DPMPTSP dan K/L Bagi DPMPTSP disediakan dashboard 7 MONITORING Pengembangan Modul Monitoring Perizinan Berbasis IT. 10 MANAJEMEN RISIKO & PROFILING Pengembangan Modul Manajemen Risiko dalam Sistem OSS untuk kepentingan profiling Pelaku Usaha. 8 11 POST AUDIT Pengembangan modul post audit dalam Sistem OSS 9 12 HELPDESK Pengembangan modul pelayanan yang dapat meminimalisir kedatangan ke BKPM PENERAPAN SLA OTOMATIS

16 13 17 14 18 15 Fitur Sistem OSS V.1.1 PENINGKATAN KEAMANAN SISTEM APLIKASI BERBASIS MOBILE PENINGKATAN KEAMANAN SISTEM 17 14 MODUL PELATIHAN / FITUR SIMULASI SINGLE BILLING 18 15 KEBUTUHAN APLIKASI LAINNYA MEMBUKA AKSES UNTUK SISTEM DI DAERAH

INTEGRASI OSS No K/L/I/D terintegrasi Integrasi Dalam Proses Inisiasi 1 Sistem Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri ✓ 2 Sistem AHU, Kemenkumham 3 Sistem ATR BPN 4 SIMBG, Kementerian PUPR 5 Sistem NPWP, Direktorat Jenderal Pajak 6 Kementerian Perdagangan 7 Kementerian Kesehatan 8 Sistem INSW, Kementerian Keuangan 9 Sistem WLKP Kementerian Tenaga Kerja 10 Sistem RPTKA, Kementerian Tenaga Kerja

INTEGRASI OSS No K/L/I/D terintegrasi Integrasi Dalam Proses Inisiasi 11 Sistem BPOM ✓ 12 Otoritas Jasa Keuangan 13 Sistem Imigrasi, Kemenkumham 14 Kementerian JakEvo, Pemprov DKI 15 Surabaya Single Window, Pemkot Surabaya 16 Sistem SABU, Kemenkumham 17 SiCantik, Kominfo 18 K/L leading sector (perindustrian, kehutanan, pertanian, pariwisata, kelautan perikanan) 19 Single Sign On dengan Sistem INSW 20 Single Sign On dengan sistem Kemendag

UPDATED INFO TKA ONLINE – VISA ONLINE : HASIL PEMBAHASAN TANGGAL 21 FEBRUARI 2019 PERIHAL PERMASALAHAN SOLUSI Integrasi TKA Online – VISA Online Integrasi belum sempurna. SEBAB: Business Process intergrasi masih satu arah. AKIBAT: delay pada proses penerbitan ITAS melalui sistem Visa Online Indonesia. 1.Memperbaiki interface system agar dibuka 2 arah; 2.Membuat SOP mitigasi permasalahan ex : 3 hari; 3.Proses validasi investor asing pada menu pendaftaran OSS harus segera dibuat MOU dengan Dirjen Kerjasama Keimigrasian; 4.Rekomendasi Visa yang diterbitkan BKPM untuk disimplifikasi

UPDATED INFO TKA ONLINE – OSS : HASIL PEMBAHASAN TANGGAL 18 APRIL 2019 PERIHAL PERMASALAHAN SOLUSI Integrasi TKA Online – OSS Ujicoba Integrasi Sistem 1 siklus SEBAB: Sistem TKA Online di Kemnaker belum siap AKIBAT: delay pada proses penerbitan RPTKA melalui sistem TKA Online. 1.Menyesuaikan PIA 3.0.2 pada TKA Online untuk integrasi dan sinkronisas data 2 arah; 2.Menyesuaikan format persetujuan RPTKA (Lembar Persetujuan dan Lampiran); 3.Alur proses RPTKA dimulai dari pengajuan lewat OSS dan diproses oleh TKA Online; 4.TKA Online mengirimkan hasil proses RPTKA ke OSS 5.TKA Online akan menyiapan Tanda Tangan Elektronik

REKAPITULASI OSS Ver 1.1 151 Total fitur pada versi 1.1 46 Fitur baru 75 Fitur kegiatan redesain Sudah terselesaikan 65%

KENDALA KESELURUHAN Masih terdapat peraturan instansi yang belum terbit terkait OSS Belum selesainya sistem disisi instansi terkait Semakin beragamnya kondisi yang terjadi di lapangan yang belum terekam bisnis prosesnya

Terima Kasih Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia One Stop Service Contact Center P   : 0807 100 2576 ATAU 1500765 E   : info@bkpm.go.id